 |
| Masing-masing Fraksi DPRD Batu Bara menyampaikan pandangan umum KUA PPAS 2027 dalam sidang paripurna. (foto/ist) |
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial, Sekretaris Daerah Batu Bara Rusian Heri yang mewakili bupati, jajaran anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pandangan umum tersebut, enam fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan anggaran 2027. Masukan yang disampaikan antara lain percepatan pembahasan anggaran, efektivitas penggunaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi anggaran, serta penguatan sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Jalasmar Sitinjak dari Fraksi PDI Perjuangan meminta hasil pembahasan KUA-PPAS ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan pihak terkait melalui kebijakan serta langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Fraksi tersebut juga mendorong agar dokumen KUA-PPAS R-APBD 2027 segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat dimulai tepat waktu.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, percepatan pembahasan anggaran diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Batu Bara agar semakin berkembang.
Muhammad Safi'i selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra menilai rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah yang harus dibahas secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi Gerindra menyatakan mendukung pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, fraksi tersebut menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD, khususnya fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batu Bara.
Sementara itu, Suminah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara umum mendukung dan mendorong agar Nota KUA-PPAS R-APBD 2027 dibahas secara serius, efektif dan efisien melalui komisi-komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Chairul Bariah meminta penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2027 dilakukan secara transparan dan terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN berharap kebijakan anggaran yang disusun mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
Suriadi juru bicara Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam dokumen rancangan KUA-PPAS R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap pembahasan berjalan konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi tersebut menekankan pentingnya penyusunan APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Batu Bara.
Sementara itu, Fraksi KDRI memberikan sejumlah catatan terkait optimalisasi PAD. Fraksi ini meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) PAD segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Salah satunya dengan meningkatkan target PAD serta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
Juru bicara Fraksi KDRI, H Rohadi juga mendorong pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD untuk menggali seluruh potensi pendapatan daerah, khususnya dari perusahaan yang berada di wilayah Batu Bara.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat terkait sumber pendapatan yang berpotensi menjadi PAD tetapi belum memiliki mekanisme bagi hasil yang memadai.
Fraksi KDRI juga mendorong efisiensi anggaran dengan mengarahkan belanja pada sektor yang dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Program prioritas juga diminta memiliki indikator kinerja yang jelas pada setiap OPD. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran 2027 menjadi catatan lainnya.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran.(zein)
