![]() |
| Juru bicara Dapil I Reses DPRD Batu Bara, Atika Arfah Matondang,S.I.Kom. (foto/ist) |
Laporan hasil reses tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Turut hadir Sekretaris Daerah Batu Bara Rusian Heri, S.Sos., M.AP., yang mewakili Bupati, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam laporan tersebut, seluruh tujuh dapil menyampaikan hasil pertemuan dengan konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan unsur partai politik di wilayah masing-masing.
Dapil I yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan pembangunan sesuai skala prioritas.
Hal serupa disampaikan Dapil II yang mencakup Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar. Aspirasi masyarakat dari sejumlah desa dan kelurahan di wilayah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran daerah.
Sementara itu, Dapil III yang meliputi Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus juga menghimpun berbagai usulan masyarakat. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah agar mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Dapil IV Kecamatan Sei Balai serta Dapil V Kecamatan Medang Deras turut melaporkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Kedua dapil menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan konstituen akan diteruskan kepada pemerintah kabupaten untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan.
Selanjutnya, Dapil VI yang mencakup Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador juga menghimpun usulan dari masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur partai politik.
Adapun sejumlah persoalan konkret disampaikan Dapil VII Kecamatan Air Putih. Dalam laporannya, anggota DPRD meminta Bupati Batu Bara melakukan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran.
Selain itu, persoalan harga pupuk subsidi juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar penjualan pupuk subsidi dapat mengikuti harga eceran tertinggi (HET) atau berada pada tingkat harga yang terjangkau petani.
Seluruh hasil reses dari tujuh dapil tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara.
Melalui penyampaian laporan reses ini, DPRD Batu Bara berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
DPRD juga menyatakan akan menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama reses kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat ditindaklanjuti melalui langkah dan kebijakan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.(zein)


