 |
| Wabup Batu Bara Syafrizal bersama Ketua DPRD Safi'i dalam sidang paripurna. (foto/ist) |
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD, Rodial. Agenda tahunan ini juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara. Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan.
Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Wakil Bupati, Syafrizal, SE., M.AP, hadir untuk menyampaikan langsung nota pertanggungjawaban tersebut. Dalam pidatonya, Syafrizal menegaskan bahwa penyampaian Ranperda ini merupakan agenda rutin tahunan yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah.
"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujar Syafrizal.
Laporan yang diserahkan tersebut telah dilengkapi dengan laporan keuangan resmi, ikhtisar laporan kinerja, serta laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati membawa kabar membahagiakan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
"Alhamdulillah, turut berbahagia untuk kita semua bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Syafrizal disambut antusias para peserta rapat.
Syafrizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas sinergi dan dukungan yang terus berjalan baik dalam mengawal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa capaian opini WTP ini tidak lepas dari peran aktif semua pihak selama proses pemeriksaan oleh BPK.
"Semoga kiranya kualitas pengelolaan keuangan di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, dan opini WTP ini dapat terus kita pertahankan," tutupnya, sebelum menyerahkan dokumen Ranperda untuk dibahas bersama oleh legislatif. (zein)
