 |
| Juru Bicara Fraksi Demokrat Syahril Siahaan SH. (foto/ist) |
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Batu Bara, Syahril Siahaan SH, dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati Batu Bara 2023 di gedung dewan, Selasa kemarin.
Dikatakan Syahril, pembahsan LKPJ Bupati 2023 merupakan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2024, tentang pemerintah daerah, pasal 69 ayat (1) serta
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Jika mencermati LPKJ Bupati 2023, Fraksi Demokrat menggambarkan APBD 2023, dengan rincian Pendapatan Daerah terealisasi Rp.1,265 triliun, Belanja Daerah terealisasi Rp.1,304 trilun, Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran Rp.68,351 Miliar. “Dari gambaran LKPJ Bupati 2023, maka jumlah Silpa tahun anggaran 2023 kurang lebih sebesar Rp.14,818 miliar,” kata Syahri.
Untuk itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan sektor apa saja yang masuk dalam kerangka Silpa. “Kita mau tau kegiatan apa saja yang menjadi Silva atau ada kegiatan yang tidak terlaksana?” katanya.
Fraksi Demokrat juga meminta Pj Bupati Batu Bara Nizhamul agar menyiapkan data LKPJ sudah sejauh mana visi misi dan program bupati terlaksana. “Kita minta OPD terkait agar mempersiapkan seluruh dokumen sebelum pembahasan, sehingga pembahasan tidak terkendala hanya karena dokumen yang tidak lengkap,” pungkasnya.
Demokrat juga meminta Pj Bupati Batu Bara Nizhamul agar menjalankan roda pemerintahan dengan seksama, teliti, berkeadilan, dan bermarwah dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Oleh karena itu sambung Syahril, Fraksi Demokrat berpendapat agar DPRD Batu Bara segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023. (zein)
