BATU BARA — Fraksi Karya Pembangunan Nasional DPRD Kabupaten Batu Bara menyoroti sejumlah pos anggaran dalam Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.
Salah satu sorotan utama ialah kenaikan belanja modal yang mencapai 214,73 persen, dari Rp60,73 miliar menjadi Rp191,15 miliar. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara, Rabu (16/9/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Karya Pembangunan Nasional mencatat target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp1,328 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 2,19 persen dari Rp228,66 miliar menjadi Rp233,67 miliar, sedangkan pendapatan transfer naik 23,82 persen dari Rp866,07 miliar menjadi Rp1,072 triliun. Fraksi menilai peningkatan PAD tersebut masih perlu dioptimalkan dengan melihat potensi ekonomi daerah.
Pada sisi belanja, total belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai Rp1,366 triliun. Selain belanja modal, belanja operasi naik 15,72 persen menjadi Rp980,65 miliar dan belanja tidak terduga meningkat 66,67 persen menjadi Rp2,5 miliar.
Fraksi meminta kenaikan belanja operasi tetap disertai efisiensi, sementara penggunaan belanja tidak terduga harus didukung prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Fraksi juga menyoroti belanja transfer yang hanya meningkat 5,56 persen menjadi Rp191,77 miliar. Kenaikan tersebut dinilai perlu dicermati jika dibandingkan dengan lonjakan belanja modal.
Fraksi mendorong pemerintah daerah memperkuat alokasi bantuan keuangan dan dana alokasi desa agar pembangunan dan manfaat anggaran dapat lebih dirasakan masyarakat di tingkat desa.
Selain pendapatan dan belanja, Fraksi Karya Pembangunan Nasional meminta penjelasan lebih terperinci mengenai pembiayaan daerah yang ditargetkan Rp37,91 miliar.
Postur tersebut antara lain mencakup penerimaan pembiayaan Rp73,82 miliar yang bersumber dari SiLPA 2025 dan pengeluaran pembiayaan Rp35,91 miliar, termasuk penyertaan modal kepada PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) sebesar Rp23 miliar serta pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah Rp12,91 miliar.
Fraksi menyatakan siap membahas lebih lanjut Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama alat kelengkapan DPRD dan TAPD untuk memastikan pembahasan berjalan konstruktif dan sesuai ketentuan.(zein)
