 |
| Pimpinan DPRD Batu Bara. (foto/ist) |
Sidang paripurna dibuka Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, dihadiri anggota dewan, jajaran OPD Pemkab Batu Bara dan unsur Forkopimda Batu Bara.
Fraksi PKS disampaikan Zulham Maulana,ST, memberikan catatan penting terkait pertanggungjawaban Bupati atas APBD 2023, yakni Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, fraksi PKS meminta kepada lembaga DPRD Batu Bara segera membentuk Pansus LKPD APBD 2023 untuk dilakukan pembahasan dan evalusi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan & belanja daerah yang terjadi perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kemudian, fraksi PKS meminta kepada Bupati Batu Bara melampirkan pelaksanaan, penjabaran dan realisasi anggaran semester I APBD tahun anggaran 2024.
Fraksi PPP disampaikan juru bicara Ahmad Badri SH, menyosori SILPA APBD 2023, yang cukup besar dikarenakan fakto belanja daerah yang rendah.
PPP berharap Pemkab Batu Bara agar lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Batu Bara merupakan daerah dengan pariwisata baharinya, untuk itu bisa menambah pad ke depannya.
Selain itu, Pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan pengeluaran pembiayaan khususnya pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Diharapakan kepada dinas dukcapil agar lebih profesional dalam bekerja dikarenakan masih banyak masyarakat setiap membuat kartu keluarga baru itu kendalanya adalah nomor induk kependudukan masyarakat tersebut tidak online.
Fraksi PKB Sarianto Damanik SE, juga menyoroti persoalan adanya kontraktor dan rekanan tahun 2023 yang belum dibayarkan, bahkan rekanan menyampaikannya di depan umum. Termasuk juga proyek di kecamatan Nibung Hangus APBD 2023 yang baru diselesaikan tahun 2024. Kabarnya proyek ini justru sudah rusak dan hancur.
Selain itu, Fraksi PBB juga mempertanyakan pembayaran remunarasi PNS/ASN dan pembayaran lauk pauk guru honor sekolah negeri.swasta di Batu Bara
Fraksi PDIP yang dibacakan Amirtan dalam pandangan fraksinya menyetujui Ranperda APBD 2023 segera dilanjutkan tim Pansus sebagaimana amanat undang-undang.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Golkar, Rizky Aryetta yang menyampaikan Ranperda APBD 2023 agar segera diselesaikan tepat waktu sebagaimana amanah Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Hal yang sama juga terhadap Ranperda RPJBD Batu Bara 2025-2045 supaya diselesaikan tepat waktu sebagaimana intruksi Mendagri nomor 1 tahun 2024.
Dukungan juga disampaikan Fraksi Gerindra, Adriyansyah yang meminta RPJPD 2025-2025 diselesaikan tepat waktu, namun tidak semata seremonial sehingga benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Batu Bara.
Sementara itu Fraksi PAN sebagaimana disampaikan Suprayitno menyoal Ranperda RPJPD 2025-2045 agar Pemerintah daerah untuk mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi misi. PAN berharap, program RPJPD menciptakan keselarasan pembangunan daerah.
Selanjutnya pandangan umum disampaikan Fraksi Demokrat juru bicara Azuar Simanjuntak SE, Fraksi Nasdem, Fraksi NKB dibacakan H. Rohadi,SP. (zein)
