 |
| Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Batu Bara. (foto/ist) |
Sidang paripurna dibuka Ketua DPRD Syafi’i dan dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, anggota dewan, OPD dan unsur Forkopimda Batu Bara.
Dalam sidang paripurna yang dibacakan perwakilan anggota dewan Alvon Sirait menyebutkan, meminta Dinas Kesehatan untuk berkordinasi dengan BPJS Kesehatan agar mengaktifkan kembali program UCH bagi masyarakat serta berkolaborasi dengan swasta dalam penanggulangan stunting.
DPRD juga mendesak RSUD H OK Arya Zulkarnain meningkan pelayanan dan harus lebih baik lagi dari rumah sakit swasta serta meningkatn disiplin mulai dari dokter hingga tenaga pendukung lainnya.
DPRD juga meminta Bupati Batu Bara H Baharuddin Siagian untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, agar program-program Lumbungan Pangan benar-benar tercapai.
Salah satunya program bantuan pertanian berupa dana hibah kepada petani untuk mendorong peningkatan produktivitas, dimana dana ini bukan untuk Koperasi. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi alih fungsi lahan tanaman pangan.
Selain itu, Dewan mendorong Dinas Pertanian berkordinasi dengan instansi lain dalam penanganan kerusakan tanggul sidalu-dalu dan sedimen sungai dan irigasi agar kebutuhan air areal pertanian terpenuhi. Yang tak kalah penting, disiplin penyuluh pertanian agar benar-benar bekerja sesuai tupoksi.
DPRD Batu Bara juga menyoroti adanya dugaan pungli bagi ASN yang akan naik golongan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Untuk itu, DPRD mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi sekaligus memberantas praktek pungli.
Selain itu, DPRD juga mendesak Pemkab Batu Bara untuk menggunakan digitalisasi dalam hal pengurusan kepangkatan ASN, sehingga praktek pungli benar-benar diberantas hingga ke akar rumput.(zein)
